Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi Disorot Paripurna DPRD Jawa Barat
Koran Depok Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi Langkah-langkah kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai sorotan tajam dari DPRD Provinsi Jawa Barat.
Reaksi DPRD terhadap Berbagai Kebijakan
Walk Out Fraksi PDIP
Anggota DPRD, Doni Maradona Hutabarat dan Memo Hermawan, menegaskan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan ketidakbutuhan terhadap pendapat DPRD dan tidak menghargai prinsip trias politika. Mereka menuntut klarifikasi langsung dalam rapat DPRD..
Gubernur merespons dengan menghormati hak fraksi untuk melakukan walk out, menegaskan bahwa ekspresi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Penghapusan Hibah Pesantren
Wakil Ketua DPRD Ono Surono mengkritik langkah ini karena mengabaikan aspirasi masyarakat dan semangat silaturahmi dalam penyusunan kebijakan publik.
Gaya Kepemimpinan “One‑Man Show” dan Kinerja Fiskal Jabar Kalah
DPRD menyatakan keprihatinan atas rendahnya realisasi pendapatan daerah Jawa Barat—44,72% di Semester I 2025—di bawah capaian DI Yogyakarta yang sebesar 57,43%. Wakil Ketua DPRD Ono Surono mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa berjalan sendiri oleh kepala daerah: kepemimpinan kolektif mutlak.
Minimnya Kolaborasi Antar-Lembaga
Wakil Ketua DPRD lainnya, Iwan Suryawan, menyerukan agar Gubernur mendiskusikan orkestrasi kebijakan bersama DPRD, dan menghindari ketergantungan pada dana non-anggaran yang rawan konflik kepentingan.
Kesimpulan
Sorotan DPRD terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi mencerminkan kritik dari aspek:
| Fokus Sorotan | Kata Kunci |
|---|---|
| Etika kelembagaan | Pernyataan dianggap merendahkan DPRD, menyebabkan walk out. |
| Proses pengambilan kebijakan | Penghapusan hibah, pengurangan anggaran tanpa diskusi DPRD. |
| Gaya kepemimpinan | Kepemimpinan disebut terlalu individualistik (“One‑Man Show”). |
| Efektivitas kebijakan | Realisasi pendapatan daerah rendah, potensi konflik kepentingan dana non-anggaran. |
| Hubungan eksekutif‑legislatif | DPRD menyerukan kolaborasi, inklusif dan transparan dalam perencanaan. |
Respons Gubernur: Demokrasi Bisa Ekspresikan Sikap
Menanggapi walk out tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan menghormati keputusan Fraksi PDIP sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia menilai hal tersebut adalah ekspresi politik yang sah dari pihak legislatif.
Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi Tuduhan Minimnya Kolaborasi dan Transparansi
Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut gaya kepemimpinan Gubernur Jabar minim komunikasi dengan DPRD.
Penghapusan Hibah Pesantren: Benturan Prinsip Kolaborasi
Keputusan mencabut hibah untuk pesantren tanpa melibatkan DPRD menuai kritik dari Wakil Ketua DPRD Ono Surono. Ia menyebut tindakan tersebut bertentangan dengan semangat kolaborasi dan musyawarah, khususnya mengingat pentingnya dialog dalam perencanaan pembangunan
