Dedi Mulyadi Jawa Barat Punya Penduduk Terbanyak, Tapi Tak Jadi Prioritas Pembangunan

1. Dedi Mulyadi Jawa Barat Kritik Terbuka terhadap Ketimpangan

Korak Depok Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keprihatinan bahwa sejumlah kabupaten dengan jumlah penduduk besar justru menerima alokasi pembangunan yang relatif kecil. Contohnya, Kabupaten Bogor memiliki sekitar 6 juta penduduk, namun tidak menikmati prioritas pembangunan setara—sementara daerah dengan penduduk lebih sedikit justru berkesempatan lebih besar. Ia menyoroti disparitas alokasi dana yang tak berbasis jumlah penduduk, termasuk dalam konteks Dana Alokasi Umum (DAU)

2. Dedi Mulyadi Jawa Barat Usulan DAU Berdasarkan Penduduk

Menurut Dedi, standar pembagian DAU saat ini perlu disesuaikan dengan jumlah penduduk.  Solusinya: dorong integrasi wilayah atau penyesuaian otonom agar pembagian anggaran lebih adil dan proporsional

Baca Juga: Megawati Lantik Hasto Kristiyanto jadi Sekjen DPP PDIP dan Delapan Pengurus DPP Masa Bakti 2025-2030, Berikut Struktur Terbarunya

3. Visi Desentralisasi: Fokus pada Reformasi Desa

Melalui RPJMD 2025–2029, Dedi menekankan penataan ulang struktur desa — dengan memekarkan yang terlalu padat, atau mengubah desa menjadi kelurahan untuk wilayah urban.

4. Pendekatan Kultural: Tata Ruang yang Relevan

Dedi berpendapat bahwa pembangunan harus berbasis kultur dan geografis.

5. Dedi Mulyadi Jawa Barat dari Infrastruktur Jalan hingga Layanan Dasar

Daripada fokus pada pemekaran wilayah, Dedi lebih mengutamakan pembangunan nyata seperti jalan mulus, listrik, air bersih, sekolah, dan perumahan murah. Ia berjanji mengalihkan anggaran tidak efisien hingga Rp2 triliun ke sektor publik

6. Editorial: Jumlah Penduduk Sebagai Indikator Keadilan Pembangunan

Jika jumlah penduduk besar bukan indikator distribusi anggaran, terjadi ketimpangan jelas dalam pelayanan publik.  Harapannya, pembangunan di Jabar tidak hanya tumbuh secara fisik, tapi juga inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat luas.

Ringkasan Perspektif